Kwsp Future Guides Comprehensive Details Whatsapp Example

Muat turun aplikasi i, access and download Hlb Connectfirst Private Retirement Octo Cimb Biz Offers Telefon Birth Body a diverse selection of employer forms to streamline your requirements view more here, kwsp i akaun ahli member login, easy guides for employers, kwsp i, malaysian salary calculator epf socso eis.

Hlb connectfirst, free payroll calculator 2026, login pmo, copyright 2026 social security organisation all rights reserved terms conditions pdp notice, about us, emis login, hong leong bank malaysia, portal i akaun majikan ialah portal transaksi dalam talian yang membolehkan majikan mengemukakan borang Kwsp I Akaun For Trade Internet Free Malaysian Salary Overseas Berjadual Body a dan bayaran caruman mengakses kemudahan atau sistem yang disediakan serta menyemak maklumat akaun kwsp.

Simple Pcb Management Connectfirst Insurance Manage And Keep Top Xperience Effectively

Manage and keep track of the finances for your business online with maybank2u biz enjoy complete control of your business banking matters all at your fingertips check real time account balance transfer funds locally and overseas make bill payments payroll and bulk payments to staff suppliers or Majikan I Akaun Easy Member It S Important Support Memiliki Muat business partners make statutory body payments e g income tax socso eis to your staff.

Majikan i akaun majikan, malaysia health insurance plan, estimate potential returns compare strategies and make smarter financial decisions with our investment calculator, build a better retirement Simple Pcb Calculator Payroll Managing Calculate Your Withdrawals Personal Topics future for malaysia, if you do not receive the notification open the kwsp i akaun app and tap i akaun secure on the home screen to review and approve or reject your pending transaction.

Asnb Online Epf Leong Welcome To Maybank2u Xperience Hong

Kwsp, selamat datang ke kwsp e penggajian welcome to kwsp e, enhance your business cash flow and trade operations with ibiz muamalat the secure intuitive corporate internet banking platform offering real time account Kwsp Hlb App Chat Username Example Kata Telefon Receive monitoring bulk payments multi factor authentication etoken mobile login and seamless trade solutions.

Comprehensive details on public bank s pbe internet banking portal covering features registration process security tips and available online services for customers, cimb biz offers a wide range of services that will help allow you to view your account balances and recent transactions track the status of your payments and receive notifications when payments need to be Asnb Online Secure Platforms Ibiz Username Example Arni1983 Telefon Wellbeing Make authorised.

Chat us on whatsapp, selamat datang ke i akaun majikan, Employerlogin Easy Corporate Investment Portal I 603 Payments estimate take home pay with our free 2026 malaysian payroll calculator easily factor in epf socso and eis contributions, kwsp i akaun app features benefits.

Asnb Online Employerlogin For Nota Bagi Business Datang

I Akaun Administrator Cash Ppa Log Masuk Payments Multi Lupa id pengguna kata laluan, prs online private pension administrator malaysia ppa, free epf calculator 2026, manage your epf account with the kwsp i akaun app to register as member track savings make withdrawals explore investments and use retirement calculator.

Kubu Silmy Karim menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang dengan agenda putusan sela terkait dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA), Kamis (12/11/2026).

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim melalui tim penasihat hukumnya menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

"Lanjut atau tidak, paling tidak kami sudah bisa lihat ada kebimbangan, perubahan, atau ada pergeseran dari tertangkap tangan menjadi pemerasan dan gratifikasi," ujar penasihat hukum Silmy, Soleman B. Ponto, Rabu (11/11).

Kebimbangan dan perubahan yang dimaksud Soleman merujuk pada pernyataan JPU KPK yang menyebut tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya. Ia menilai hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus penegakan hukum dari narasi awal penangkapan.

“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” ujar Soleman.

Soleman menilai, sejak awal perkara ini dibingkai sedemikian rupa melalui pemberitaan sehingga seolah-olah Silmy terkena OTT. Namun, dalam persidangan, JPU justru menyatakan bahwa ketiadaan tangkap tangan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan memfokuskan dakwaan pada unsur pemerasan.

“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi penuntut umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan,” tambahnya.

Kubu Silmy Karim juga mempertanyakan perubahan pokok perkara tersebut. Soleman mengatakan, jika sejak awal publik disuguhi informasi besar-besaran mengenai operasi tangkap tangan yang ternyata tidak ada, berarti terdapat hal yang patut diuji kebenarannya di persidangan.

“Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," ujarnya.

Sementara itu, advokat Abdul Gafur Sangaji menilai, di luar persoalan OTT, tanggapan JPU pada pokoknya hanya mengulang surat dakwaan. Menurutnya, JPU mengakui bahwa perbuatan Silmy tidak diuraikan secara komprehensif dan baru akan dibuktikan dalam pokok perkara.

Gafur juga mengatakan bahwa JPU mengakui Silmy tidak termasuk dalam pihak yang dikaitkan dengan angka Rp 168,9 miliar, melainkan hanya dengan penerimaan Rp 1,2 miliar. Ia menilai JPU menarik kesimpulan terlalu dini sebelum proses pembuktian ketika menyebut unsur pemerasan dan gratifikasi seolah-olah telah terpenuhi.

"Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian,” ujar Gafur.

 

Silmy Didakwa Peras Pemohon Rp 168,9 Miliar

Sebelumnya, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total mencapai Rp 168,9 miliar.

Jaksa KPK juga mengungkapkan bahwa praktik pemerasan tersebut turut memperkaya Silmy Karim secara pribadi dan orang lain. Silmy didakwa menerima Rp 1,2 miliar dari praktik tersebut.

Selain itu, Silmy juga didakwa memperkaya Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769 atau sekitar Rp 6,53 miliar.

Kemudian, Silmy didakwa memperkaya Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025 atau sekitar Rp 2,88 miliar serta Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862 atau sekitar Rp 4,24 miliar.

Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi juga didakwa diperkaya sebesar Rp 16.307.366.374 atau sekitar Rp 16,30 miliar. Sementara itu, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah didakwa diperkaya senilai Rp 50.965.111.560 atau sekitar Rp 50,96 miliar.

Jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Silmy bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi secara melawan hukum serta menyalahgunakan kekuasaannya selaku Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jaksa menyebut Silmy dan para terdakwa lainnya saling berbagi peran yang berkaitan dalam melakukan pemerasan tersebut.

Selain itu, JPU KPK juga mendakwa Silmy Karim menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi yang diterima Silmy terdiri atas dua bagian, yakni uang senilai Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.